FAQ (Tanya Jawab) UKL-UPL

By | Maret 4, 2016

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) – Upaya Pemantauan Lingkungan HIdup (UKL) (kemuddian disebut UKL-UPL) adalah salah satu dari upaya mitigasi (tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana) yang diamanatkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. UU 32 tahun 2009 adalah undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Skala kegiatan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu signifikan, besar, dan penting. Namun demikian dampak tersebut perlu tetap dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik. Demikianlah undang-undang mengamanatkan.

Sama halnya dengan AMDAL, UKL-UPL berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh stakeholder dalam suatu kegiatan. Di dalam UKL-UPL idealnya memuat seluruh hal yang terkait dengan probabilitas akan dampak dari suatu aktivitas. Seluruh perjanjian dan klausul dalam dokumen UKL-UPL diikat secara legal dalam “Izin Lingkungan”, di mana UKL-UPL memiliki kekuatan hukum tetap, dan wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan.

Mengingat sifat pentingnya, UKL-UPL harus disusun oleh profesional ahli lingkungan yang memahami metode pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan. Dalam rangka mencegah munculnya masalah hukum dan sengketa lingkungan di kemudian hari.

Mengapa setiap usaha perlu membuat Dokumen UKL-UPL?

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. UKL dan UPL merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Dokumen UKL dan UPL disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup sesuai daerah masing-masing.

Dokumen apa yang harus disiapkan untuk pembuatan UKL dan UPL?
Berikut persyaratan yang biasanya wajib dilengkapi untuk dalam penyusunan UKL dan UP:

  1. KTP Penanggung Jawab pemrakarsa kegiatan.
  2. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang/Informasi Tata Ruang(SKKTR/ITR)
  3. Bukti Kepemilikan Tanah (SHM, SHGB, dll)
  4. Denah Bangunan Kegiatan Usaha
  5. Akta Pendirian Badan Hukum (PT, CV, dll)
  6. NPWP
  7. Akta Jual Beli / Sewa Menyewa / Surat Ketidakberatan
  8. Lampiran lain yang dianggap perlu.

[]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *