Author Archives: admin

FAQ (Tanya Jawab) UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) – Upaya Pemantauan Lingkungan HIdup (UKL) (kemuddian disebut UKL-UPL) adalah salah satu dari upaya mitigasi (tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana) yang diamanatkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. UU 32 tahun 2009 adalah undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Skala kegiatan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu signifikan, besar, dan penting. Namun demikian dampak tersebut perlu tetap dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik. Demikianlah undang-undang mengamanatkan.

Sama halnya dengan AMDAL, UKL-UPL berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh stakeholder dalam suatu kegiatan. Di dalam UKL-UPL idealnya memuat seluruh hal yang terkait dengan probabilitas akan dampak dari suatu aktivitas. Seluruh perjanjian dan klausul dalam dokumen UKL-UPL diikat secara legal dalam “Izin Lingkungan”, di mana UKL-UPL memiliki kekuatan hukum tetap, dan wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan.

Mengingat sifat pentingnya, UKL-UPL harus disusun oleh profesional ahli lingkungan yang memahami metode pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan. Dalam rangka mencegah munculnya masalah hukum dan sengketa lingkungan di kemudian hari.

Mengapa setiap usaha perlu membuat Dokumen UKL-UPL?

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. UKL dan UPL merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Dokumen UKL dan UPL disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup sesuai daerah masing-masing.

Dokumen apa yang harus disiapkan untuk pembuatan UKL dan UPL?
Berikut persyaratan yang biasanya wajib dilengkapi untuk dalam penyusunan UKL dan UP:

  1. KTP Penanggung Jawab pemrakarsa kegiatan.
  2. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang/Informasi Tata Ruang(SKKTR/ITR)
  3. Bukti Kepemilikan Tanah (SHM, SHGB, dll)
  4. Denah Bangunan Kegiatan Usaha
  5. Akta Pendirian Badan Hukum (PT, CV, dll)
  6. NPWP
  7. Akta Jual Beli / Sewa Menyewa / Surat Ketidakberatan
  8. Lampiran lain yang dianggap perlu.

[]

Pengertian Limbah

Limbah adalah bahan yang tidak diinginkan atau tidak dapat digunakan. Limbah adalah substansi yang dibuang setelah penggunaan utama, atau tidak berharga, rusak dan tidak ada gunanya. Menurut United Nations Environment Program menurut Basel Convention limbah adalah limbah adalah zat atau benda, yang dibuang atau dimaksudkan untuk dibuang atau diwajibkan untuk dibuang oleh ketentuan hukum nasional (wikipedia.org).

Jenis-jenis Limbah
Limbah berdasarkan sistem pengelolaan sampah modern
Ada banyak jenis limbah yang didefinisikan oleh sistem modern pengelolaan sampah, diantaranya adalah:
1. Sampah kota, termasuk limbah rumah tangga, limbah komersial, dan limbah pembongkaran,
2. Limbah berbahaya termasuk limbah industri,
3. Limbah biomedis termasuk limbah klinis, dan
4. Limbah berbahaya khusus termasuk limbah radioaktif, limbah peledak, dan limbah elektronik (ewaste).

Limbah berdasarkan karakteristikanya
Yang dimaksud karekteristiknya di sini adalah sifat fisik limbah. Berdasarkan kategori ini limbah dikelompokkan menjadi:
1. Limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang sifat fisiknya cair. Limbah ini kandungan airnya lebih besar. Adapun zat kimia berbahayanya ada di dalamnya. Limbah ini biasanya dihasilkan dari pabrik yang menggunakan air dengan volume yang besar dalam sistem prosesnya. Selain dalam prosesnya yang melibatkan air bisa jadi pula limbah cair dihasilkan dari pengolahan yang bahan bakunya adalah air itu sendiri. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk pencuci suatu bahan sebelum diproses lanjut. Air ditambah bahan kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu dibuang. Semua jenis perlakuan ini mengakibatkan buangan air.
2. Limbah padat. Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yaitu dapat didaur ulang, seperti plastik, tekstil, potongan logam dan kedua limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis. Sampah domestik atau sampah rumah tangga juga memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan sampah jenis ini. Sisa makanan, kantong plastik, popok bayi, plastik bekas botol minuman, kaleng, dll.
3. Limbah gas dan partikel. Limbah gas adalah limbah yang bersifat gas. Misalnya uap, asap hasil pembakaran, atau gas hasil dari proses produksi atau gas yang lepas dalam proses produksi. Partikel sendiri adalah zat kecil yang terkandung dalam udara yang dilepaskan pada limbah tersebut. Limbah jenis inilah yang kita sebut dengan polusi udara. Limbah ini banyak dihasilkan pabrik yang melibatkan pembakaran dalam proses/aktivitas industrinya dan kendaraan bermotor. []

Pengertian AMDAL

AMDAL adalah analisis dampak lingkungan (bahasa Inggris:Environmental impact assessment) adalah kajian/studi mengenai dampak besar (impact) dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup (environment) yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL disusun saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar kegiatan usaha tersebut. Adapun yang dimaksud lingkungan hidup pada konteks ini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup pada Pasal 1 AMDAL adalah:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

 

Kajian AMDAL wajib dilakukan pada suatu kegiatan usaha dengan didasarkan pada dasar hukum. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup” yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia.

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 di atas, pada Pasal 3 disebutkan:

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

(2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

 

Fungsi

  • Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana dan/atau kegiatan
  • Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  • Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
  • Awal dari rekomendasi tentang izin usaha
  • Sebagai Scientific Document dan Legal Document
  • Izin Kelayakan Lingkungan